Microsoft Bungkam Usai Komunitas Gereja Minta 1 Persen Biaya Data Center

Proyek 900 Hektare yang Bikin Warga Mulai Bertanya

Microsoft lagi bangun data center di Granger, St. Joseph County, Indiana. Luasnya sekitar 900 acre, dan buat sebuah kawasan yang ekonominya sudah lama terpuruk, proyek sebesar itu kedengeran kayak berkah. Tapi ada satu kelompok yang nggak mau cuma menerima janji manis: We Make Indiana, sebuah koalisi nonpartisan yang berisi sekitar 25 jemaat gereja dan organisasi komunitas lokal.

Mereka melihat data center ini sebagai peluang untuk menuntut sesuatu yang lebih konkret. Selama enam bulan, kelompok ini terus mengingatkan Microsoft soal kebutuhan warga di sekitar lokasi proyek, mulai dari layanan kesehatan, penitipan anak, perawatan lansia, transportasi, sampai rumah terjangkau. Yang mereka minta bukan hal aneh: sebuah perjanjian yang mengikat, supaya perusahaan raksasa itu ikut menanggung sebagian beban yang timbul dari kehadirannya.

Masalahnya, jawaban Microsoft nggak sepadan dengan besarnya tuntutan. Sejak menerima proposal itu, perusahaan asal Redmond tersebut lebih banyak diam.

Janji "Good Neighbor" yang Mulai Dipertanyakan

Microsoft memang punya narasi yang terdengar mulia. Perusahaan ini mengklaim bakal membayar pajak properti lokal yang bisa dipakai untuk rumah sakit, sekolah, taman, dan perpustakaan, serta berinvestasi di "layanan penting yang diperhatikan komunitas". Mereka juga mengirim perwakilan ke pertemuan-pertemuan warga.

Tapi di lapangan, ceritanya beda. Menurut Ars Technica, di pertemuan komunitas, perwakilan Microsoft sering kelihatan nggak siap menjawab pertanyaan yang keluar dari materi kampanye mereka. Mereka datang dengan brosur, tapi bukan dengan jawaban.

Yang cukup menohok: Microsoft sendiri mengakui di dokumen publiknya bahwa sekadar mencocokkan donasi karyawan itu nggak cukup. Angka yang mereka pakai pun terbilang besar di atas kertas, yaitu USD 229 juta donasi ke 29.000 organisasi nirlaba sepanjang 2024. Tapi soal investasi yang lebih substansial, mereka tetap samar.

Buat pembanding, Amazon, pemain besar lain di bisnis data center, mungkin nggak menawarkan komitmen lingkungan sekuat Microsoft. Namun menurut anggota We Make Indiana, Amazon setidaknya memberi hibah sekali ke sejumlah kecil badan amal lokal.

Angka Pajak yang Bikin Geleng Kepala

Supaya adil, lo harus lihat sisi lain dari cerita ini: pajak yang nggak pernah masuk kas negara.

Di Georgia, sebuah audit mengungkap bahwa negara bagian tersebut melepas USD 474 juta pendapatan pajak penjualan dalam satu tahun, tapi cuma menerima balik USD 41 juta dari industri data center. Angka itu dibeberkan jurnalis Ronan Farrow. Lebih pahit lagi, menurut perkiraan negara bagian sendiri, sekitar 70 persen pembangunan data center itu tetap bakal berjalan meski tanpa insentif apa pun.

Indiana nggak jauh beda. Microsoft bisa membeli peralatan data center tanpa membayar pajak penjualan 7 persen. Pembebasan ini bisa berlaku untuk peralatan senilai sampai USD 13,2 miliar. Menurut laporan Indy Mirror, tanpa pembebasan itu, sampai USD 900 juta bisa masuk ke basis pajak. Dan yang bikin miris, masa berlaku pembebasan pajak ini bisa sampai 50 tahun.

Ini bukan kasus tunggal. Secara nasional, insentif pajak tingkat negara bagian untuk data center diperkirakan mencapai ratusan juta dolar di 38 negara bagian, dengan durasi pembebasan yang sering kali lebih dari satu dekade. Buat komunitas seperti Granger, angka-angka ini menjelaskan kenapa mereka merasa berhak menuntut balik.

Isi Proposal: Minta 1 Persen Saja

Proposal yang diserahkan We Make Indiana ke Microsoft bukan tuntutan ngawur. Intinya, mereka ingin "Fair Share Agreement": Microsoft membuat semacam dana untuk menangani dampak sosial dan lingkungan dari data center senilai USD 1 miliar tersebut. Dana itu dikelola pengurus independen, dan sepanjang umur proyek, termasuk fase konstruksi, Microsoft menyetor persentase yang adil dari biaya tahunannya.

Menariknya, angka yang mereka minta nggak muluk-muluk. Awalnya, mereka berencana minta setoran 1 atau 2 persen. Kalau ambil 1 persen saja, nilainya setara dengan sekitar USD 30 sampai 40 juta per tahun. Mereka bahkan meminta Microsoft ikut menilai berapa persentase yang pantas.

Selain soal uang, mereka menuntut standar lingkungan yang lebih tinggi, mencakup pemakaian air dan energi, kualitas udara, keberlanjutan, sampai perlindungan tenaga kerja.

Angka ini kedengeran wajar kalau dibandingkan usulan di tingkat yang lebih tinggi. Di Pennsylvania, Senator negara bagian dari Partai Demokrat, Lindsey M. Williams, mengajukan Data Center Fair Share Act. Rancangan itu mewajibkan perjanjian manfaat komunitas yang mengikat secara hukum, dan meminta perusahaan menyetor "setidaknya 10 persen" dari total biaya proyek ke dana untuk pengembangan tenaga kerja, perbaikan lingkungan, keselamatan publik, infrastruktur, rumah terjangkau, dan konsumsi energi.

Ryan Juskus, salah satu pemimpin We Make Indiana, menilai angka 10 persen itu justru "sangat tinggi". Jadi kalau dibandingkan, permintaan 1 persen terlihat jauh lebih masuk akal. Sementara di level nasional, Senator Bernie Sanders mengusulkan semacam "sovereign wealth fund" yang memaksa perusahaan AI menyumbang sampai USD 7 triliun.

Microsoft Bungkam, Komunitas Siap Bergerak

Alih-alih menegosiasi, Microsoft disebut hanya menyetujui donasi nirlaba sekali dengan total sampai USD 1 juta. Buat Juskus, angka itu "sama sekali nggak proporsional, dan nggak berkelanjutan".

Sejak menerima proposal itu, Microsoft memang lebih banyak diam. Juru bicara perusahaan berdalih, proposal tersebut adalah bagian penting dari proses mendengar komunitas, tapi terlalu dini untuk dibahas karena mereka masih berkomunikasi dengan pemimpin komunitas lain. Bunyi pernyataannya: "Microsoft tetap berkomitmen mengembangkan proyek data center kami di Granger bersama komunitas. Proses ini akan mencakup investasi di area yang mencerminkan prioritas lokal. Kami menghargai upaya komunitas menyampaikan prioritas mereka, termasuk proposal yang kami terima, sebagai bagian tak ternilai dari proses ini. Pada tahap awal pengembangan ini, keputusan investasi belum dibuat."

Andre Stoner, mantan pendeta dan aktivis perdamaian yang memimpin We Make Indiana, nggak percaya banyak pada janji itu. Saat sebuah perwakilan Microsoft lain diwawancarai radio lokal dan mengaku proposal mereka nggak ada di radarnya, Stoner makin yakin. "Kami sangat nggak yakin ada percakapan serius di dalam sana," ujarnya ke Ars.

Threat-nya jelas. Kelompok ini sudah siap "memobilisasi ratusan orang dari komunitas beriman". Bagi Stoner, ini soal kekuatan: "Pada dasarnya ini pertanyaan soal kuasa: apakah mereka perlu bicara dengan kami atau nggak? Atau mereka merasa nggak perlu?"

Nathan Taft, campaigner senior dari kelompok advokasi lingkungan Stand.earth yang mendampingi We Make Indiana, menilai komunitas justru menaruh ekspektasi tinggi ke Microsoft karena perusahaan itu lama dipandang pemimpin di ruang iklim dan manfaat komunitas. "Tapi makin lama, ada jarak besar antara apa yang Microsoft katakan dan apa yang sebenarnya mereka lakukan," kata Taft.

Taktik mereka pun nggak main-main. Stoner bilang, We Make Indiana mendorong pejabat lokal mendukung perjanjian fair share, salah satunya dengan memanfaatkan rencana direktur pengembangan ekonomi county untuk membuat distrik "tax increment financing" (TIF) di sekitar lokasi Microsoft sebagai pengungkit. Microsoft belum mendukung TIF itu secara publik, tapi warga khawatir perusahaan justru memanfaatkannya untuk memperluas lahan.

"We are exploring whether the TIF can be leverage with Microsoft, dengan pesan seperti 'No TIF without a Fair Share'," ujar Stoner.

Proyek ini disebut makin penting buat Microsoft karena perusahaan baru saja memulai pembangunan data center keduanya di Indiana utara. Juskus khawatir wilayah itu bakal punya "signifikansi unik di mata Microsoft". Sementara Stoner berharap perjanjian fair share bisa jadi salah satu isu besar yang diperdebatkan dalam pemilu musim gugur nanti.

Buat warga Granger, pertaruhannya sederhana tapi mendasar: ketika negara bagian memangkas dana untuk bus dan penitipan anak, sementara perusahaan AI menikmati pembebasan pajak puluhan tahun, siapa sebenarnya yang menanggung biaya pembangunan itu? Itu pertanyaan yang belum dijawab Microsoft, dan komunitas nggak berniat berhenti menagih.