Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kepada Bloomberg bahwa pemerintah akan menahan harga BBM bersubsidi meskipun perang Iran terus mendorong harga minyak dunia di atas US$100 per barel. Kenaikan harga akan melemahkan pertumbuhan yang masih rapuh dan berisiko memicu keresahan sosial, maka pemerintah memilih mengandalkan campuran langkah fiskal: pemotongan belanja kementerian sebesar 10% dan opsi pajak ekspor batu bara baru untuk menyerap kenaikan subsidi tanpa melanggar batas defisit maksimal yang diatur UU.
Siaran resmi pemerintah yang dikirim ke AFP dan dikutip The Straits Times menegaskan tidak akan ada penyesuaian harga untuk BBM bersubsidi maupun non-subsidi mulai 1 April, sambil meminta publik tidak panik karena sedang beredar kabar hoaks soal kenaikan harga. Subsidinya sendiri menelan sekitar US$12,3 miliar (5% dari anggaran 2026) dan Indonesia diwajibkan menjaga defisit di bawah 3% PDB, jadi setiap kenaikan harga mesti dibarengi penyeimbangan fiskal yang ketat.
Sekilas, menahan harga bisa membuat rumah tangga masih bisa menempuh perjalanan dan menjaga daya beli menjelang Idul Fitri. Namun pemerintah tahu pengalaman 2013–2014 ketika harga BBM naik langsung memicu protes besar, sehingga pergeseran kebijakan kali ini disiapkan dengan komunikasi terbuka dan cadangan anggaran untuk menjaga stabilitas sosial. Jika tekanan minyak berlanjut, opsi pengurangan subsidi bakal dipertimbangkan lagi dengan pendekatan bertahap agar masyarakat tidak terkejut.
Sumber: Bloomberg — "Indonesia Commits to Low Fuel Prices to Defend Growth, Social Stability" (2 April 2026); The Straits Times (AFP) — "Indonesia says won’t raise fuel price despite Mideast war pressures" (31 Maret 2026).